pohon

POHON KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

• 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DaerahWALIKOTA BANJARBARU (RPJMD 2021-2026)
  • 1.I. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangka DaerahKepala Dinas
    • 1.I.A. Meningaktnya akuntabilitas perencanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan urusan perhubungan Sekretaris
      • 1.I.A.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahKasubbag Perencanaan dan Keuangan
      • 1.I.A.2. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKasubbag Perencanaan dan Keuangan
    • 1.I.B. Peningkatan perencanaan dan penganggaran responsif gender Sekretaris
    • 1.I.C. Peningkatan penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset Perangkat Daerah Sekretaris
      • 1.I.C.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNKasubbag Perencanaan dan Keuangan
      • 1.I.C.2. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDKasubbag Perencanaan dan Keuangan
• 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik WALIKOTA BANJARBARU (RPJMD 2021-2026)
  • 2.II. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepala Dinas
    • 2.II.A. Peningkatan penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang dan aset Perangkat DaerahSekretaris
      • 2.II.A.1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPDKasubbag Umum dan Kepegawaian
    • 2.II.B Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahSekretaris
      • 2.II.B.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut KelengkapannyaKasubbag Umum dan Kepegawaian
    • 2.II.C. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sekretaris
      • 2.II.C.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorKasubbag Umum dan Kepegawaian
      • 2.II.C.2. Penyediaan Bahan Logistik KantorKasubbag Perencanaan dan Keuangan
      • 2.II.C.3. Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKasubbag Umum dan Kepegawaian
      • 2.II.C.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganKasubbag Umum dan Kepegawaian
      • 2.II.C.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDKasubbag Umum dan Kepegawaian
    • 2.II.D Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahSekretaris
      • 2.II.D.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin LainnyaKasubbag Umum dan Kepegawaian
    • 2.II.E Peningkatan Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahSekretaris
      • 2.II.E.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikKasubbag Umum dan Kepegawaian
      • 2.II.E.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorKasubbag Umum dan Kepegawaian
    • 2.II.F Peningkatan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahSekretaris
      • 2.II.F.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanKasubbag Umum dan Kepegawaian
      • 2.II.F.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganKasubbag Umum dan Kepegawaian
      • 2.II.F.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaKasubbag Umum dan Kepegawaian
      • 2.II.F.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaKasubbag Umum dan Kepegawaian
• 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan BudayaWALIKOTA BANJARBARU (RPJMD 2021-2026)
  • 3.III. Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajarKepala Dinas
    • 3.III.A. Peningkatan kapasitas transportasiKepala Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi
      • 3.III.A.1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaKepala Seksi Angkutan Dan Terminal
• 4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Yang Berkelanjutan WALIKOTA BANJARBARU (RPJMD 2021-2026)
  • 4.IV. Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standarKepala Dinas
    • 4.IV.A. Peningkatan kapasitas transportasiKepala Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi
      • 4.IV.A.1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaKepala Seksi Angkutan Dan Terminal
      • 4.IV.A.2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaKepala Seksi Angkutan Dan Terminal
    • 4.IV.B. Peningkatan ketersedian prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayananKepala Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi
      • 4.IV.B.1. Pengembangan Sarana dan Prasarana TerminalKepala Seksi Pengembangan Prasarana
      • 4.IV.B.2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)Kepala Seksi Pengembangan Prasarana
    • 4.IV.C. Peningkatan pelaksanaan pengendalian kemacetan lalu lintasKepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
      • 4.IV.C.1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/KotaKepala Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas
    • 4.IV.D. Peningkatan Penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJKepala Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi
      • 4.IV.D.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/KotaKepala Seksi Rekayasa Dan Keselamatan Lalu Lintas
      • 4.IV.D.2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan JalanKepala Seksi Rekayasa Dan Keselamatan Lalu Lintas
    • 4.IV.E. Peningkatan kualitas dan kuantitas kendaraan bermotor yang laik jalanKepala UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
      • 4.IV.E.1. PPenyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKepala UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
      • 4.IV.E.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKepala UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
      • 4.IV.E.3. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKepala UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
      • 4.IV.E.4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKepala UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
      • 4.IV.E.5. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKepala UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
      • 4.IV.E.6. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKepala UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor
    • 4.IV.F. Peningkatan pengelolaan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkirKepala UPT. Pengelolaan Perparkiran
      • 4.IV.D.1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikKepala UPT. Pengelolaan Perparkiran
      • 4.IV.D.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/KotaKepala UPT. Pengelolaan Perparkiran